---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Ilustrasi/Kompasiana (Shutterstock)

 

Saat di KRL Commuter Line petang ini saya dapat email dari Fadly seperti ini:

Dears Riza

Pada awal February 2012 saya membeli perusahaan seharga Rp 130 juta dari teman saya sendiri, jauh sebelum akad memang saya menanyakan kelengkapan dokumen termasuk hal pajak, dan menurut dia semua komplit dan pajak tidak ada masalah(saya punya bukti-bukti negosiasi by sms dengan dia)

Namun setelah akad dan perubahan akta keluar, memang benar data-data lain komplit, namun yg jadi masalah adalah pajak.

Karena semenjak tahun 2009-2011 perusahaan tersebut memang tidak pernah lapor pajak (dikarenakan perusahaan pada tahun 2009-2011 itu vacum dan tidak beroperasi dikarenakan pemiliknya mengalami kebangkrutan modal).

Terlebih sekarang setelah saya selidiki kembali, ternyata ada kewajiban-kewajiban dulu yang tidak dibayarkan, sehingga terhutang pajak mencapai 100 juta.

Untuk itu saya harus bagaimana dengan situasi ini, dikarenakan saya pertama sudah dibohongi oleh teman, ke dua nya perusahaan baru akan saya gerakkan kembali tapi pajak terhutang sudah sebegitu besarnya.
Mohon agar dapat memberikan solusi nya.
Salam,

*Stress karena pajak (ilustrasi dari photobucket)

 

 

Fadly

Yang sering disepelekan orang saat beli perusahaan adalah mengabaikan masalah pajaknya. Kalau yang beli adalah perusahaan gede tentu mereka akan berhati-hati saat beli perusahaan. Tetapi jangan dikira perusahaan sekelas Penanaman Modal Asing menerapkan kehati-hatian saat membeli perusahaan. Biasanya yang sering terjebak dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian adalah mereka yang beli perusahaan karena pertemanan.

Saya pernah menjumpai seorang direktur asing yang kelimpungan saat dilakukan konseling oleh saya sewaktu masih jadi Account Representative.? Dia enggak sanggup menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar tahun lalu karena keuangannya dikuras habis untuk bayar utang pajak lima tahun lalu.

Dia enggak tahu kalau perusahaan yang dibeli dari temannya itu punya masalah pajak yang bejibun. Ujung-ujungnya, dari mulut karyawannya, terendus kalau dia mau bubarkan perusahaan ini dengan meninggalkan utang pajak yang banyak lalu mendirikan perusahaan baru.

Memangnya gampang mendirikan perusahaan baru dengan meninggalkan jejak utang pajak? Sampai saat ini administrasi pajak masih belum bisa memfilter pemegang saham hitam sewaktu mendaftarkan perusahaan barunya untuk dapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi belum ada sistem peringatan untuk menolak permohonan NPWP perusahaan yang pengurus atau pemegang sahamnya punya utang pajak di perusahaan lama. Juga karena belum ada payung hukumnya.

Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita saat mau beli perusahaan agar tidak terulang kejadian seperti Fadli dan direktur asing itu? Jangan mudah percaya saat penjual bilang urusan pajak beres semua.

Pembeli harus mengetahui seberapa besar utang pajak yang masih ada dan histori pelaporan pajaknya. Atau dengan kata lain minta tax clearance atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SKF ini adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

Tetapi permintaan SKF ini dalam ketentuan yang ada yaitu PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, hanya untuk Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah. Jadi untuk Wajib Pajak lain yang tidak dalam rangka proses pengajuan tender pemerintah tidak bisa untuk mendapatkan SKF.

Lalu bagaimana untuk dapat mengetahui utang dan histori pelaporan pajak itu? Buat surat ke KPP. Surat itu harus diajukan dan ditandatangani oleh pengurus lama perusahaan yang mau dibeli. Surat tidak bisa diajukan oleh selain pengurus atau pihak luar perusahaan dikarenakan? DJP berkewajiban menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak.

Apa isi surat tersebut? Tentu meminta keterangan jumlah utang pajak yang masih belum dibayar dan kewajiban pelaporan apa saja yang belum dilaksanakan. Itu secara formalnya.
Secara informalnya pengurus datang ke Seksi Penagihan KPP minta jumlah utang pajak dan datang ke

Account Representative untuk mengetahui data tentang pelaporan perusahaan. Biasanya mereka akan memberikan informasi itu dengan senang hati karena termasuk dalam tugas mereka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Yang penting meyakinkan kepada pihak pajak—petugas di Seksi Penagihan dan Account Representative—bahwa yang datang adalah benar-benar pengurus perusahaan.

Jadi saat kita jadi pembeli pastikan bahwa informasi itu sudah ada di tangan penjual. Kalau enggak, ya sudah jangan berjudi. Lebih baik buat perusahaan baru saja. Pun , kalau informasi itu ada pastikan pula bahwa informasi itu adalah informasi terkini, bukan informasi lawas.

Informasi utang pajak tentu sudah jelas diperlukan untuk mengetahui jumlah berapa pajak yang mesti kita bayar. Informasi tentang kewajiban pelaporan adalah untuk mengetahui masih adakah Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum dilapor. Dengan demikian kita akan tahu jumlah sanksi adminsitrasi berupa denda dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Kalau hanya mengetahui jumlah utang pajak saja kita tidak bisa antisipasi berapa besar lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar denda dan bunga.

Bagaimana dengan kasus Fadli yang sudah terjadi itu? Saya tidak menyoroti kasus penipuan itu. Ada dua alternatif yang bisa saya sodorkan.

Alternatif pertama, lanjutkan perusahaan tersebut dengan risiko membayar semua utang pajak yang timbul. Hubungi Seksi Penagihan dan utarakan niat untuk melunasi dengan cara mencicilnya. Perhitungkan resiko bunga karena telat bayar utang pajak.

TOTAL UANG YANG KELUAR = UTANG PAJAK + BUNGA TELAT BAYAR + SANKSI ADMINISTRASI

Menurut saya alternatif pertama: RIBET. Bisa habis lebih dari Rp150 juta karena bunga telat bayar saja dapat lebih dari 48%.

Alternatif kedua adalah tinggalkan perusahaan ini dan buat perusahaan baru lagi. Fadly cuma kehilangan uang Rp130 juta. Ongkos mendirikan perusahaan baru tidak sebanding dengan biaya yang timbul jika meneruskan perusahaan tersebut serta pikiran memikirkan petugas pajak yang terus menerus menagih utang pajak dan meminta kewajiban lain. Terkecuali memang keuntungan yang akan didapat dapat menutupi seluruh utang pajak.

Demikian. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf.
***
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
22.15 10 Mei 2012

Tulisan ini adalah opini pribadi dan tidak mencerminkan pandangan institusi tempat penulis bekerja.

 

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Indonesia gagal memanfaatkan posisi strategis di antara dua samudera dan dua benua. Padahal, susah menemukan negara yang posisinya mirip Indonesia. Indonesia juga gagal menjaga sumberdaya (resources) lautnya yang besar, banyak, dan kaya. Berikutnya, kita gagal menjaga kelestariannya. Akhir-akhir ini, kita banyak merusak. Begitulah yang terjadi. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang.

“Indonesia negara kelautan tapi belum memakmurkan rakyat,” ujar Hasjim Djalal saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite II DPD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja. RDP membahas Rancangan Undang-Undang Kelautan di lantai 3 Gedung B DPD, Senayan-Jakarta, Senin, (20/9/2010).

Untuk memanfaatkan kekayaan alam lautnya, sebagai negara kepulauan (archipelagic state) maka Indonesia harus mengekplorasi jenis, jumlah, eksploitabilitas dan komersiabilitasnya, serta program pemanfaatan bagi rakyat. “Secara yuridis Indonesia negara kepulauan, karena fisically terdiri atas unsur-unsur laut. Tapi, kita baru bercita-cita menjadi negara maritim, karena kita belum mampu menguasai laut dan belum mampu memanfaatkan laut. Negara maritim adalah negara yang kemampuannya menonjol untuk memanfaatkan laut.

“Banyak negara maritim yang tidak punya laut. Korea ndak ada lautnya, kasarnya. Belanda juga ndak ada lautnya. Tapi, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, karena Belanda mampu memanfaatkan Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, Samudera Hindia. Mudah-mudahan suatu ketika, negara kepulauan ini, negara kelautan ini, bisa menjadi negara maritim. Bagaimana menyejahterakan rakyat? Kita harus memanfaatkan kekayaan alam laut. Apa saja? Ruangnya, lautnya.”

Menurutnya, kita belum optimal memanfaatkan kekayaan ruang dan laut. Misalnya, minyak dan gas (taraf pemanfaatannya relatif intensif), perikanan (belum terperhatikan), perhubungan laut (memprihatikan), perhubungan udara (belum memadai), telekomunikasi (memadai), hard minerals (belum, kecuali timah di pantai Bangka, Belitung, Singkep), energi laut seperti ombak, arus pasang surut, suhu (belum), geothermal (belum, sedikit di darat), nodules, sulphide, methane hydrate (belum komersial), pertahanan/keamanan (rancu), pariwisata laut (berkembang), coastal zone management (semraut).

Sembari memanfaatkannya, kita harus memelihara lingkungan laut agar sustainable development. Contohnya, mencegah over fishing atau cara penangkapan ikan yang tidak sustainable (cyanide, peledak, listrik, IUU (illegal unregulated and unreported fishing); mencegah marine pollution di land-based, ship-based, seabed-based, offshore installations); mencegah kehancuran lingkugan laut (mangrove, spawning ground, terumbu karang, coastal zone).

Lebih 20-an isu kelautan

Sekarang saja, menurutnya, lebih 20-an isu kelautan yang sedang atau akan berkembang di dalam negeri dan luar negeri di kawasan regional dan internasional yang mempengaruhi pengelolaan laut Indonesia. “Munculnya sejak Konvensi Hukum Laut 1982. Isu-isu yang belum pernah kita dengar, termasuk ocean energy atau climate change and sea level rise.”

Isu-isu kelautan tersebut ialah aquaculture (marine culture), bioprospecting, climate change and sea level rise, valuation of coastal and ocean economics, co-management (baik antara pusat dan daerah maupun antar-stakeholders), extended continental shelf (di luar batas Zona Ekonomi Ekslusif/ZEE), integrated coastal and ocean management (ICOM), large marine ecosystem (LME), baik mencakup satu negara maupun beberapa negara; introduce marine pests (IMP), marine biotechnology, marine management education, marine protected areas, marine tourism, ocean energy, offshore installations and structures.

Kemudian, people smuggling (illegal immigrants), piracy and maritime terrorism, place of refuge, pollution from land-based activities, seabed mining, submarines cables and pipelines, unsustainable fisheries. Selain itu, strategi politik kelautan regional dan internasional seperti Cina dan India sebaga kekuatan maritim yang baru, Laut Cina Selatan, Selat Malaka-Singapura, Samudera Hindia, Samudera Pafisik, Laut Sulawesi, Laut Arafura, Laut Timor.

Lelaki kelahiran Ampek Angkek, Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Februari 1934, ini menjelaskan maritime zones Indonesia (terirorial dan resources zones) menjadi tiga kali luas daratan. Indonesia memerlukan kapasitas kelautan yang melindungi dan memanfaatkan ruang dan lautnya melalui kebijaksanaan yang berorientasi ke laut, baik perhatian maupun anggaran. Apalagi negara-negara tetangga, termasuk yang bersifat kontinental, telah mendahului Indonesia memanfaatkan laut (Australia, Thailand, Singapura, Cina, Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang).

Indonesia, menurut suami Jurni Hasjim Djalal dan ayah tiga anak ini, memerlukan mekanisme administratif dan kelembagaan yang efektif dan efisien untuk menangani segala macam masalah kelautan, mengkoordinasikan berbagai kegiatan laut yang lintas sektoral, dan mengembangkan bentuk kerjasama, baik regional maupun internasional, baik resmi maupun tidak resmi (seperti non-governmental organitations, academic group).

Kekayaan alam laut terdiri atas hayati seperti perikanan tradisional, komersial, dan olahraga; nabati seperti migas (liquid minerals) dan nonmigas (hard minerals), lain-lain seperti tenaga alam (arus, gelombang, suhu, angin, geothermal); space (ruang) laut dan udara seperti pariwisata, perhubungan laut dan udara, sarana prasarana persatuan dan kesatuan negara, kekayaan alam dasar laut internasional seperti nodules (nikel, tembaga, cobalt, mangan) metal sulphide, metal crusts, dan methane hydrate; serta kekayaan lainnya seperti benda-benda berharga historis, arkeologis, harta karun; dan biodiversity.

Kewenangan dan hak-hak berdaulat Indonesia meliputi di zona tambahan (bea cukai/pabean, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi, penegakan hukum); di zona ekonomi eksklusif (kekayaan alam/perikanan, pemeliharaan lingkungan laut, penelitian laut, izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, ketentuan ‘surplus’ perikanan; dan di landas kontinen (hak atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, ketentuan bagi hasil dengan international seabed authority mengenai eksploitasi landas kontinen di luar batas 200 mili garis pangkal).

Hasjim menjelaskan perbedaan istilah wilayah dan yurisdiksi. “Wilayah adalah teritori dan yurisdiksi adalah kewenangan. Di setiap wilayah ada yurisdiksi, tapi tidak di setiap yurisdiksi ada wilayah. Dalam konsep hukum laut, dua istilah ini berbeda pengertiannya.”

Diplomat senior

Hasjim dikenal sebagai diplomat senior dan tokoh hukum laut internasional. Ia berandil dalam mewujudkan pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara kepulauan, karenaberprofesi sebagai diplomat karier sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Hasjim meraih gelar Master of Arts (MA) (1959) dan Doctor of Philosophy (PhD) (1961) dari University of Virginia

Penulis buku Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979), Indonesia and the Law of the Sea (1995), dan Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003) ini Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1981-1983), Dubes di Kanada (1983-1985), Dubes di Jerman (1990-1993), dan Dubes Keliling hingga era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie.

Setelah pensiun, 1994, ia masih aktif menulis buku dan artikel di berbagai media massa serta berbicara di berbagai forum tentang masalah hukum laut internasional. Pemikiran dan gagasannya dibutuhkan, sehingga ia dipercaya sebagai anggota Dewan Martim Indonesia (DMI), Penasihat Senior Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Penasihat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, serta bertugas di Kantor Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur.

Hasjim adalah ayah Iwan Djalal, eksekutif perusahaan swasta; Dino Pati Djalal, mantan Juru Bicara Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini Dubes di Washington DC, mantan Direktur Urusan Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar Negeri; dan Dini Djalal, wartawan yang tinggal di Amerika. Di masa tuanya, ia aktif sebagai anggota Komisi Konstitusi (KK) yang mengkaji amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

 

HARTATI MUNDUR: (sumber photo: http://nasional.inilah.com/read/detail/1893750/hartati-murdaya-mundur-dari-demokrat-dan-ken)

 

Keputusan Hartati Murdaya mundur dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, pada Senin (13/08) tak bisa dipandang sebelah mata. Kemunduran Hartati yang pada rabu (8/08) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Bupati Buol, menyitir pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menunjukkan suatu sikap keteladanan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin. (merdeka.com/13/08/2012)

Demokrat yang selama ini menjadi sasaran tembak dengan ‘mesiu isu’ korupsi, tak pelak sempat membuat partai berkuasa ini terancam bakal tergusur di pemilu 2014. Terlebih partai ini belum menemukan kandidat kuat, siapa yang bakal diusung untuk maju dalam pilpres 2014, mengingat SBY terganjal oleh oleh peraturan periode jabatan.

Kemunduran Hartati, melengkapi ‘klaim’ Demokrat sebagai satu-satunya partai yang tegas pada pelaku korupsi. Itu menjadi tamparan menyengat, terutama dari partai-partai oposisi, mengingat cukup banyak kader-kader yang terlibat kasus serupa, namun belum mengambil sikap tegas dari partai maupun kesadaran kadernya.

Keputusan ini juga mungkin karena adanya ‘tamparan’ dari partai Golkar, meskipun untuk ‘kesigapannya’ masih kalah dengan Demokrat. Seperti diberitakan, Zulkarnaen Djabar, tersangka kasus korupsi pengadaan Al Qur’an, mengundurkan diri dari partai dan dari DPR pada Rabu (8/08). Berbeda dengan kemunduran Hartati yang hanya berselang lima hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kasus kader Golkar ini telah mencuat sejak awal Juli silam. (mediaindonesia.com/10/08/2012)

Terlepas dari itu, akhir-akhir ini sepertinya Demokrat menyadari bahwa posisinya semakin tersudut, terlebih dengan mencuatnya kisruh sengketa kasus simulator SIM antara Polri dan KPK yang tak urung memberi tekanan kepada SBY. Sementara SBY telah mati suri, kehabisan akal mencari solusi. Dilema yang sama dengan KPK yang terjebak dalam pertarungan hukum dan politik, SBY pun memiliki kepentingan politik atas dua lembaga penegakan hukum ini.

Di satu sisi SBY butuh menjaga citra sebagai ‘Panglima Tertinggi Laskar Perang Anti Korupsi,’ namun di sisi lain SBY butuh ‘keamanan Demokrat.’ Bagaimanapun, kasus simulator bakal membawa efek politis yang tidak sepele. Bila KPK diberi kewenangan tak terkendali dan kasus-kasus korupsi besar seperti Century, BLBI, Wisma Atlet dan Hambalang terbongkar hingga ke akar-akar, bangunan politik tanah air bakal porak-poranda.

Seperti yang pernah diungkapkan dalam ‘pengakuan’ beberapa bulan silam, bahwa korupsi telah menjerat, bukan hanya Demokrat, tapi seluruh partai, bahkan partai-partai lain kemungkinan lebih besar. Dalam psikologi politik, tak ada penguasa yang mau ‘bunuh diri.’ Bila korupsi dibongkar habis, bisa dikatakan semua partai akan terkapar, tak terkecuali Demokrat. Sedang Demokrat terlalu bodoh untuk tidak ingin selamat.

Dalam ‘skenario rahasia’ SBY, bagaimana caranya agar bisa mengembalikan citra dan membuat rakyat percaya, bahwa ia dan Demokrat menunjukkan itikad pemberantasan korupsi. KPK bagaimanapun posisinya dibutuhkan, setidaknya untuk membuktikan secara legal formal bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi KPK harus ‘bertindak jinak’ dan moderat, kalaupun hendak menghancurkan korupsi, harus dilakukan secara evolusi, bukan revolusi.

Pekewuh politik yang lebih tepat dikatakan sebagai ketidaktegasan sang presiden sebenarnya justru pusat cerita. Mungkin SBY bukan berarti tidak menghendaki gurita korupsi harus segera ‘diamputasi,’ tapi cara mengamputasinya harus tetap berpegang pada falsafah alon-alon asal klakon (pelan-pelan asal kesampaian), nguwongke wong (memanusiakan manusia) dan menang tanpa ngasorake (menang tanpa menjatuhkan).

Falsafah kepemimpinan SBY yang unik dan eksentrik memang terlalu pelik untuk dipahami oleh orang awam, apalagi mereka yang tak terlalu suka dengan budaya Jawa, seperti Abraham Samad yang terkesan radikal-frontal. Demokrat dengan segala warna politiknya tak lepas dari ‘polesan’ sang maestro Ketua Dewan Pembina. Maka terbentuklah ‘partai aneh,’ persilangan setengah matang sebagai “demokrasi bercorak birokrat,” jadilah “demokrat.”

Mirip gerakan silat klasik ksatria wayang orang, gerakan halus, nampak lemah, ulet dan lentur namun sulit dikalahkan. Parahnya, partai-partai yang ada terpedaya oleh ‘kesaktiannya’ dan terbawa irama permainan Demokrat. Sluman-slumun slamet menjadi falsafah pertahanan dan serangan demokrat. Maka ia akan tetap punya cara jitu, meski di saat terjepit. Perpaduan antara olah kata dalam retorika dan olah rasa dalam membentuk citra, demokrat akan selalu punya alasan, termasuk untuk sebuah kesalahan.

Suka tidak suka, mundurnya Hartati Murdaya dari Partai Demokrat akan efektif sebagai pukulan telak yang sulit ditolak. Kita, publik dipaksa untuk menelan tablet kewajiban, bahwa Demokrat memang terbukti telah memberi satu contoh keteladanan dan komitmen nyata akan pemberantasan korupsi. Entah itu muncul dari kecerdasan, kesadaran dan kebijakan seorang kader, atau tekanan seorang SBY, yang jelas Demokrat telah membuat loncatan yang jarang dilakukan oleh partai-partai lain.

Itulah yang menjadikan publik sudah tak mempercayai elit-elit partai. Publik sudah paham betul, mayoritas dari elit sudah terjebak dalam lingkaran korupsi nasional. Yang tidak di sadari oleh elit, khususnya wakil rakyat di DPR adalah bahwa publik hanya ingin melihat itikad baik yang terlihat mata. Namun semua hanya berperang dalam wacana hingga tak menyangka Demokrat tiba-tiba membuat ‘gebrakan politik’ dalam momentum yang tepat.

Bila contoh ‘gerakan mundur’ ini diikuti oleh kader-kader lain seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng, maka jangan heran jika dalam 20 bulan mendatang Demokrat mampu berbenah memperkuat strategi, entah memang murni demi komitmen pemberantasan korupsi, atau sekadar pencitraan untuk menarik simpati. Politik memang sarat kepentingan, dan itu sah-sah saja selama diletakkan dalam kerangka kerakyatan dan kebangsaan, dalam hal ini pemberantasan korupsi.

Langkah Hartati bisa jadi hanya isyarat bahwa Demokrat cukup cermat membaca gelagat lalu ?berusaha menggeliat untuk menghindari kiamat di Pemilu 2014. Bisa juga hanya strategi pengalihan situasi, upaya menyelamatkan diri, atau bisa jadi memang secara sadar beritikad melangkah lebih benar. Yang pasti mundurnya Hartati menjadi tantangan bagi partai-partai lain untuk bersiap diri memberi bukti kepada publik dengan mengikuti jejak yang sama. Kita tunggu saja kelanjutan cerita berikutnya, siapa yang akan berani mengikuti jejaknya.

Salam…
El Jeffry

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Harrods di waktu malam (Foto: BM)

 

Kota London adalah destinasi perbelanjaan utama di Eropa. Ada banyak mal besar yang menawarkan berbagai produk untuk para pengunjung. Mal besar di sepanjang Oxford Street seperti Selfridges dan House of Freaser selalu menjadi fokus masyarakat untuk berbelanja. Jika Anda memiliki uang yang terbatas, mal seperti Primark yang terletak diujung jalan Oxford terdekat dengan Marble Arch bisa dijadikan tempat untuk berbelanja. Harganya lumayan murah dan kualitasnya juga bisa dikategorikan diatas standar biasa. Selain itu ada juga gedung Mal yang terbesar di Eropa yang dinamakan Westfield yang terletak di White City. Lokasinya mudah untuk diakses karena tube (underground) Picaddily yang menghala ke Heathrow Central atau Uxbridge melalui pusat perbelanjaan ini.

Setiap tahun ada dua jualan murah yang sering menjadi kegilaan masyarakat yaitu Winter Sales dan juga Summer Sales. Jualan murah ketika musim dingin dimulai dari tanggal Boxing Day (26 hb Desember) yaitu sehari setelah Hari Natal (tapi ada yang mengadakan penjualan setelah hari ke 2). Satu lagi mal yang terkenal dan serba eksklusif yang selalu diasosiasikan dengan kota London adalah Harrods.

Harrods terletak di Knigtbridges dan menjadi fokus orang kaya berbelanja disini. Mal ini sangat besar dan menawarkan berbagai jenis produk yang bermerek internasional. Harrods bisa dikunjungi dengan naik tube Picaddily Line yaitu jajaran rute yang sama dengan tube ke Mal Westfield. Jika Anda hanya transit beberapa jam di Heathrow London, Anda dapat berbelanja disini dengan mudah dengan hanya naik tube yang menghala ke Cockfoster dan turun di stasiun Knightbridge. Keluar dari stasiun bawah tanah di Knightbridges, gedung Harrods tersergam didepan mata Anda.

Apa yang menyebabkan Harrods begitu populer adalah karena sejarah panjang mal ini. Mal ini seluas lebih satu juta kaki persegi dan memiliki 330 departmen. Sebelum ini Harrods milik jutawan dari Mesir yaitu Mohamed Al-Fayed dan mulai pada Mei 2010 pemiliknya berganti ke Qatar Holdings dengan nilai ￡ 1,5 miliar. Mohamed Al-Fayed adalah bapa kepada Dodi Al-Fayed yang tewas ketika kecelakaan mobil bersama Putri Diana di Paris pada tahun 1997. Di lantai satu gedung Harrods ini ada sebuah memorial Dodi-Diana yang didirikan oleh Mohamed Al-Fayed. Tugu itu telah dijadikan salah satu objek utama untuk pengunjung yang datang berbelanja di Harrods.

Memorial Dodi-Diana (Foto: BM)

 

Sejarah bisnis Harrods dimulai seawal tahun 1824 dan kemudian bisnis ini berpindah ke sebuah gedung kecil yang terletak di lokasi sekarang di Brompton Road, Knigthbridge pada tahun 1849. Bisnis Harrods telah berkembang pesat dan gedung yang lebih besar siap dibangunkan pada tahun 1905 dan ia adalah gedung sama seperti yang Anda dapat lihat sekarang. Pada tahun 1985 Harrods dibeli oleh Mohamed Al-Fayed yaitu tahun yang sama beliau membeli satu lagi ‘British premium departmental store’ yaitu House of Fraser di Oxford Street. Meskipun Mohamad Al-Fayed telah menjual kedua gedung itu House of Fraser pada tahun 1994 dan Harrods pada tahun 2010 tetapi ia masih memiliki klub sepak bola London yaitu Fulham FC

Selain di Knigtbridge, Harrods juga memiliki ’signature shop’ di bandara Heathrow (di terminal 1, 3, 4 dan 5), Bandara Gatwick (Terminal utara dan selatan), Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) dan Bandara Internasional Lisbon.

Gedung Harrods di Knightbridge (Foto: BM)

 

Winter sales (Foto: BM)

 

Suasana menjelang Hari Natal di Oxford Street, London (Foto: BM)

 

Debenhams di Oxford Street (Foto: BM)

 

Sebuah mal eksklusif - House of Freaser (Foto: BM)

 

Gedung Selfridges di Oxford Street (Foto: BM)

 

Harrods dari sisi lain (Foto: BM)

 

 

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Hmm, soal pajak lagi, cobalah lupakan dulu soal Gayus, Dhana dan sebagainya, mari kita bahas sisi lain dari persoalan perpajakan yaitu hal yang amat penting karena bisa Negara ini mengurangi utang luar negerinya hanya dengan mengandalkan pendapatan dari pajak.

May Day, bertepatan dengan Hari Buruh sedunia, otoritas pajak negeri ini meluncurkan kembali proyek Sensus Pajak Nasional Tahun 2012, hampir bersamaan dengan acara itu,otoritas pajak juga memperoleh penegasan atas salah satu kewenangannya di bidang perpajakan dengan diterbitkannya PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Apa kaitan diantara ketiganya, yang jelas kaum buruh adalah pembayar pajak yang setia, loyal dan terpaksasebab penghasilannya langsung dipotong pajak baik suka maupun tidak. Lebih penting lagi ternyata kaum buruh dengan segala keterbatasannya adalah kelompok masyarakat dengan besaran pembayaran pajak yang sepadan dengan kekayaannya.

Sedangkan Sensus Pajak Nasional adalah upaya tak kenal lelah yang mendekati frustasi dari otoritas pajak negeri ini agar kelompok masyarakat negeri ini lainnya selain golongan buruh menjadi terdata,terdaftar sebagai Wajib Pajak dan yang terutama mau membayar pajak sepadan dengan jumlah besaran harta kekayaannya.

Sementara PP Nomor 31 Tahun 2012 adalah pemberian setengah hati dari pemerintah kepada otoritas pajak negeri ini untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak yang dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya, hingga tahun ini mencapai 79% dari target penerimaan Negara sebesar Rp 1.034 triliun

Sebagaimana diketahui dari sekitar 24 juta Wajib Pajak terdaftarternyata yang menjadi tulang punggung penerimaan Negara dari pajak hanya berjumlah 500 ribu Wajib Pajak Badan, dari jumlah itu ternyata 100 ribu Wajib Pajak Badan adalah pembayar pajak terbesar; belum menyebut jumlah pembayar pajak Orang Pribadi non karyawan/buruh, tentunya jumlahnya lebih sedikit.

Oleh karena miris melihat jumlah angka pembayar pajak tersebut maka otoritas pajak dengan gagah berani ditengah hujatan masyarakat terkait kasus-kasus yang menimpa, institusi ini terus melakukan sensus pajak nasional dengan tujuan memperluas basis pajak alias memperbanyak jumlah pembayar pajak.

PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan adalah peraturan pelaksanaan baru yang dikeluarkan Pemerintah RI sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007, tolong dicatat perlu waktu 5 (baca : lima) tahun untuk membuat peraturan ini, betapa bodohnya….

Jika peraturan ini dibuat lebih awal, maka mungkin pada saat ini penerimaan dari sektor perpajakan bisa diatas 1000 triliun dan otomatis postur APBN kita jauh lebih sehat dari saat ini, tak perlu ribut soal kenaikan harga minyak.

Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan adanya kewenangan otoritas pajak untuk meminta data kepada pihak lain demi kepentingan penerimaan Negara dari pajak, pasal ini mandul selama 5 tahun akibat tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Kini setelah 5 tahun membuang-buang waktu,akhirnya keluar juga peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 35A UU No.28 Tahun 2007 itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 namun dengan catatan bahwa Peraturan Pemerintah ini adalah peraturansetengah hati, seolah harus diterbitkan tetapi isinya nanggung banget yang menyebabkan sejak awal bisa diprediksi bahwa PP ini nantinya akan tidak efektif dilaksanakan dilapangan.

Kenapa saya sebut isinya nanggung banget ? karena PP ini dirancang tanpa mengenakan SANKSI yang jelas dan keras bagi pihak yang tidak memberikan data. PP 31 Tahun 2012 ini diterbitkan tanpa ada efek penggentar yang membuat semua pihak kecut nyalinya apabila tidak memenuhi permintaan data dari otoritas pajak, sekali lagi betapa bodohnya…

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=3&page=show&id=14978

Soal pertanggunjawaban pemenuhan data/informasi yang diminta otoritas pajak, hanya dicantumkan dalam pasal 6, dan hanya kata-kata harus bertanggungjawab tidak dirinci secara tegas dank eras :

Pasal 6

 

(1)

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2)

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi.

(3)

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi.

Oleh karena itu saya berpendapat PP ini tidak efektif di lapangan, tidak akan dipatuhi, atau dipatuhi tetapi dimanipulasi seperti misalnya :

 

1.Diberikan data tetapi dalam jangka waktu yang amat lama alias penggunaan teknik mengulur waktu

2.Memberikan data tetapi tidak up to date alias yang diberikan hanyalah data basi

3.Diberikan data tetapi isinya tidak lengkap, tidak jelas, bias alias kabur

4.Memberikan data disertai ancaman persyaratan tertentu sehingga data tersebut tidak bisa diguanakan otoritas pajak

Mengapa semua itu saya prediksi akan terjadi, karena ya itu tadi PP Nomor 31 Tahun 2012 ini tidak mengatur secara jelas dan tegas SANKSI bagi pejabat/pimpinan organisasi yang dimintai data oleh otoritas pajak tetapi tidak memenuhinya. PP ini menggunakan bahasa yang terlalu sopan soal pertanggungjawaban bagi mereka yang lalai padahal untuk urusan yang teramat penting bagi Negara yaitu Pajak

Akhirnya saya turut prihatin kepada otoritas pajak, saya sedih karena mimpi saya tentang berjalannya fungsi redistribusi pendapatan nasional melalui pemungutan pajak agaknya masih akan lama terwujud; saya galau karena masih akan menyaksikan banyaknya rakyat miskin disekitar saya di sepanjang sisa hidupini.

  

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Indonesia selama ini disebut-sebut sebagai negara yang memiliki harga bahan bakar minyak yang cukup rendah dibandingkan harga minyak dunia, tentunya karena harga BBM di Indonesia mendapat jatah subsidi dari pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu alasan dibalik rencana kenaikan harga BBM yang masih tertunda sampai dengan saat ini.

Benarkah bahwa harga minyak di Indonesia begitu rendahnya sehingga tidak lagi relevan dengan harga pasar? Bloomberg mengeluarkan data yang menunjukkan peringkat negara-negara di dunia berdasarkan harga minyak per galon dalam US Dollar di bulan April 2011, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada tabel di atas, Indonesia berada pada urutan ke 45 dari 55 negara yang dimasukkan ke dalam peringkat. Harga minyak per galon di Indonesia adalah sebesar US$ 4.11, jauh lebih rendah dibandingkan pemilik peringkat pertama yakni Norwegia dengan harga minyak sebesar US$ 9.69 per galon, atau negara berkembang seperti India (US$ 6.06/galon), China (US$5.31/galon), maupun Thailand (US$ 4.96/galon). Tapi harga minyak di Indonesia masih lebih mahal ketimbang harga minyak di Malaysia maupun negara-negara yang memang merupakan eksportir minyak seperti Mesir, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela.

Lalu, apakah data tersebut menggambarkan bahwa harga minyak di Indonesia memang tergolong rendah sehingga layak dinaikkan? Tunggu dulu, karena tentu saja sebelum bisa menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui daya beli masyarakat terhadap harga minyak yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, Bloomberg juga mengeluarkan peringkat negara berdasarkan persentase pendapatan harian rata-rata yang dibutuhkan untuk membeli segalon minyak atau bahan bakar, yang disebut sebagai “pain at the pump”. Dengan kata lain, “pain at the pump” menunjukkan seberapa besar bagian dari pendapatan harian yang dibutuhkan masyarakat di suatu negara untuk mampu membeli segalon bahan bakar minyak.

Tabel di atas memberikan hasil yang cukup mencengangkan, karena walaupun Indonesia ?memiliki harga minyak per galon yang cukup rendah, namun posisi Indonesia berada pada peringkat ketiga pada ranking “pain at the pump”, alias masyarakat Indonesia harus merogoh kocek yang cukup banyak dari pendapatan rata-rata mereka agar dapat membeli minyak. Hal ini berbanding terbalik dengan Norwegia? misalnya, yang merupakan negara dengan harga minyak termahal namun berada pada urutan ke 48 dalam hal pendapatan yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minyak. Nasib Indonesia tidak jauh berbeda dengan Nigeria, yang meskipun harga minyaknya berada pada urutan ke-50 namun ternyata dalam hal kocek yang harus dirogoh untuk membeli minyak berada pada urutan ke-2.

Kedua tabel tersebut seakan menunjukkan bahwa meskipun harga minyak cukup mahal pada negara-negara Eropa seperti Norwegia, Denmark, Italia, atau Belanda; masyarakat di negara tersebut tidak terlalu menderita karena persentase penghasilan yang harus mereka keluarkan untuk membeli minyak masih lebih rendah dibandingkan masyarakat di negara yang memiliki harga minyak yang relatif rendah. Tentu saja karena standar kehidupan mereka yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih baik ketimbang negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pengecualian diberikan kepada Venezuela, dimana negara ini merupakan negara dengan harga minyak terendah dibandingkan 54 negara lainnya dan pada saat bersamaan “pain at the pump” mereka berada pada posisi terendah. Artinya, harga minyak yang rendah di Venezuela seiring sejalan dengan rendahnya bagian pendapatan masyarakat yang harus dikeluarkan untuk membeli segalon bahan bakar minyak. Tidak mengherankan karena Venezuela merupakan negara eksportir minyak terbesar kelima di dunia dengan cadangan minyak mentah terbesar sampai dengan tahun 2010, seperti dikutip dari Wikipedia:

Venezuela is the fifth largest oil exporting country in the world with the largest reserves of heavy crude oil at an estimated 99.4 billion barrels (1.580×10¹⁰ m³) as of 2010. Venezuela has the largest reserves of light and heavy crude oil in the entire western hemisphere. In 2008, crude oil production in Venezuela was the tenth-highest in the world at 2,394,020 barrels per day (380,619 m³/d) and was also the eighth-largest net oil exporter in the world.

Selain itu Venezuela memegang hak besar atas minyak bumi yang berada di negaranya berkat program nasionalisasi yang telah berjalan sejak tahun 1972 hingga saat ini. Semua perusahaan minyak asing yang pernah menjalankan bisnis di Venezuela digantikan oleh perusahaan nasional di negara tersebut, memastikan bahwa keuntungan terbesar dari minyak bumi dirasakan oleh Venezuela sendiri.

Harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan, sehingga wacana kenaikan BBM belum kembali didengungkan oleh pemerintah. Namun data-data di atas sedikit banyak menceritakan bahwa meskipun harga bahan bakar minyak di Indonesia memang cenderung lebih murah, namun bagi masyarakat Indonesia yang secara umum memiliki tingkat penghasilan yang juga rendah, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan kehidupan.

Bukan berarti harga bahan bakar minyak tidak boleh dinaikkan, karena harga yang rendah ini dihasilkan dari subsidi anggaran yang memberatkan APBN, serta menimbulkan tidak adanya dorongan inovasi sumber daya alternatif dan rawan akan resiko penyelundupan. Namun dibandingkan terus menerus berputar dalam perdebatan seputar harga BBM, ada baiknya pemerintah Indonesia mulai memfokuskan diri agar masyarakat tidak terlalu tergantung pada penggunaan BBM misalnya dengan mulai memperbaiki sistem transportasi publik (baik dari segi pengelolaan maupun infrastruktur) atau meningkatkan standar kehidupan dengan memperkecil ketidakseimbangan pendapatan antara si kaya dan si miskin.

Sumber data: Bloomberg, Highest and Cheapest Gas Prices by Country

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Apa negara makmur itu ? kenapa para pendiri bangsa, penyelenggara negara dan seluruh rakyat menjadikan Negara makmur sebagai sebuah impian yang akan tercapai di suatu saat nanti di masa depan. Bahkan sampai-sampai kita memimpikan kedatangan seorang satria piningit yang akan berhasil membawa Indonesia menjadi sebuah Negara maju.

Ternyata gambaran Negara makmur adalah sebagai berikut.

Apabila anda seorang sarjana [ S1 ] yang baru lulus, dan bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 3.5 juta per bulan, maka kehidupan anda bila Indonesia sudah makmur adalah sbb :

- - Untuk makan seporsi di warteg dengan lauk ayam, plus sayuran dan sambal anda harus membayar Rp 13.000,-

- - Setelah makan, untuk sebotol teh botol, anda harus membayar Rp 1750,-

- - Lalu sambil menunggu keringat turun, anda merokok seharga Rp 5600 sebungkus.

- - Menuju ke tempat kost,naik kereta api dg tiket sebesar Rp 3500,-

- - Sedangkan untuk membayar tempat kost sebulan adalah Rp 700.000,-

Bila anda mempunyai mobil, anda hanya perlu membayar seliter pertamax dengan harga Rp 2.275,- tetapi untuk parkir mobil di mall, se jam perlu keluar duit Rp 7000,-.

Total pengeluaran adalah sekitar Rp 2.500.000,- [ Bandingkan dengan pengeluaran actual sarjana S1 di Bekasi saat ini sekitar 2 juta per bulan ].

Angka-angka itu mimpi saya ? bukan saudara itu adalah hasil konversi dari biaya hidup yang dikeluarkan seorang sarjana S1 Jepang yang baru bekerja[ Dg Gaji 200.000 yen per bulan ]. Dan setelah kita lihat, ternyata total pengeluaran sebulan tidak jauh berbeda dengan daerah di Negara belum makmur yaitu di Bekasi Indonesia.

Tapi benarkah sama ? tentu tidak karena ketika orang jepang keluar negeri barulah terasa bahwa harga-harga di Negara lain jauh lebih murah, mungkin sama kasusnya saat sarjana Bekasi mudik ke Pacitan Jawa timur, segala sesuatu serasa murah.

Jadi sebenarnya impian menikmati hidup seperti di Negara maju tidaklah mustahil untuk diraih oleh masyarakat kita, hanya saja memang kesenjangan itu yang sangat terasa di negeri ini. Karena segelintir yang menikmati gaji 3.5 jt, bahkan untuk UMK 1.8 juta saja harus berjibaku dan menutup jalan tol, bahkan gaji pembantu rumah tangga saja masih Rp 500.000,-.

Jadi impian menjadi makmur sebenarnya sudah tercapai, tapi hanya sebagian kecil dari masyarakat kita.

Bekasi, 26 Februari 2012

Ditulis Oleh : Ardie Damar Kurung

 

 

Bekasi

Jepang

 

Gaji new entry di Bekasi [ S1 ]

3500000

200000

20000000

 
 


 

[ Rupiah ]

[Yen ]

[ Rupiah ]

% dari salary

konversi

Makan satu porsi

8000

750

75000

0.38%

13125

Rokok Marlboro

11000

320

32000

0.16%

5600

Minuman [ teh botol ]

3000

100

10000

0.05%

1750

Kereta/angkutan umum

3500

200

20000

0.10%

3500

nonton bioskop

25000

5000

500000

2.50%

87500

Sewa kamar/apartment

500000

40000

4000000

20.00%

700000

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Ongkos parkir per jam

2000

400

40000

0.20%

7000

Bensin

4500

130

13000

0.07%

2275

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Murahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat membuat petani sawit menjerit, untuk mengatasi itu, para petani yang tergabung di lima KUD di Kecamatan Koto Besar,? Sungai Rumbai dan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya mendirikan pabrik kelapa sawit di Bumi Ranah Cati Nan Tigo ini.Hal ini diungkapkan oleh Mediator Investor Petani KUD dan Pemerintah Andestra S.Pt.

 

Ia mengatakan, investor dalam pembuatan pabrik sawit yang juga diback-up oleh Bank Muamalat telah ada, bahkan pihaknya sudah melakukan negoisasi dalam pembuatan pabrik sawit untuk para petani yang ada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumbar. Tinggal menunggu dukungan dari pemerintah saja, yang kemudian dilanjutkan dengan kerjasama bersama para petani sawit dan KUD yang telah ditunjuk dalam ikut serta mengelola pabrik sawit yang akan didirikan nanti.

“Kita saat ini sangat merasakan sekali bahwa penentuan harga TBS Sawit masih didominasi oleh perusahaan, sehingga para petani sawit tidak bisa berbuat apa-apa dalam penentuan harga sawit. Untuk itu, ide rencana mendirikan kelapa sawit ini muncul ditambah adanya investor untuk petani dalam pembuatan pabrik kelapa sawit.? Jika pabrik kelapa sawit yang didirikan oleh petani ini terwujud, maka petani tidak akan khawatir lagi untuk permasalahan harga. Sebab pabrik kelapa sawit ini adalah milik petani, bukan milik dari perorangan atau perusahaan tertentu,” jelasnya.

Kata Wali Nagari Koto Tinggi ini, direncanakan besok (Hari ini-red) pihak dari Bank Muamalat akan ke Kabupaten Dharmasraya untuk menindaklanjuti keinginan dari para petani sawit yang didukung oleh lima KUD yang ada di Kabupaten Dharmasraya dalam pembuatan pabrik kelapa sawit. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah yang dalam hal ini Sekda Dharmasraya dan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM.

“Kita sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bisa mendukung rencana dari para petani sawit bersama lima KUD yang ada. Untuk melancarkan pembangunan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya ini, sebab pabrik kelapa sawit ini akan dikelola oleh para petani itu sendiri melalui KUD. Dengan begitu, maka para petani sawit akan diuntungkan,”tegasnya.

Ditambahkan oleh Koordinator LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) ini, rencana dari para petani dalam mendirikan kelapa sawit juga mendukung dari program pemerintah yang berencana akan membuat perusahaan daerah salah satunya mendirikan pabrik kelapa sawit.

“Jadi, dengan adanya rencana petani yang sudah didukung oleh investor dan pihak perbankan, pemerintah juga bisa mendukung, sehingga bisa sejalan dan pabrik sawit di Kabupaten Dharmasraya bisa berdiri. Dukungan dan respon dari pemerintah ini sangat kita butuhkan,,” tegasnya.

Ditanya mengenai mekanisme dan dimana dirikan Pabrik Kelapa sawit nantinya, Andresta mengatakan, kesepakatan dalam mekanisme serta pengelolaan dan pendirian kelapa sawit ini

Terpisah Bupati Dharmasraya Ir H Adi Gunawan melalui Kadis Koperindag dan UMKM Drs H Zubrizal membenarkan hal itu, dimana pihaknya juga telah diinformasikan oleh para KUD dan petani yang berencana akan mendirikan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya.

“Kita sebagai leading sektor dari KUD tentu sangat mendukung upaya dari para petani serta KUD ini untuk mengembangkan unit usaha mereka dengan mendirikan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya, apalagi saat ini memang yang menjadi permasalahan bagi petani yakni murahnya harga sawit dilapangan,” jelasnya.

Kata Zubrizal, selagi para petani dan KUD yang ada berjalan sesuai dengan aturan yang ada, maka pihaknya akan mendukung penuh rencana dari para petani yang tergabung dalam beberapa KUD di Kabupaten Dharmasraya. “Kita menyambut baik kalau para petani ini mendirikan Pabrik Kelapa Sawit,” tandasnya. (ss)

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

I Love Indonesia

 

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki peran strategis, selain berperan sebagai penghasil devisa negara dan sumber pendapatan daerah, industri pariwisata juga dapat menimbulkan multiplier effect kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Pariwisata di Indonesia terdiri dari tiga kategori objek wisata yang terdiri dari objek wisata alam, budaya, dan campuran alam dan budaya. Ketiga objek wisata tersebut ada di Indonesia sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sektor pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, eksistensinya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (termasuk keamanan). Jika secara simultan ketiga faktor tersebut saling bersinergi maka pariwisata akan tumbuh, tetapi jika ada satu faktor saja yang bermasalah maka pariwisata secara otomatis akan terganggu pula. Pariwisata Indonesia dengan beragam keindahan alam dan budayanya harus didukung secara penuh oleh ketiga faktor diatas, indikatornya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah kedatangan wisatawan macanegara ke Indonesia menurut negara tempat tinggal periode 2002 - 2009

Sumber: Berita Resmi BPS

 

Pemberdayaan pariwisata melalui ekowisata bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi persaingan sektor pariwisata di situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ekowisata merupakan kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau di daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata (The Ecotorism Society. PACT, April 1995).

Riset Ekowisata
Artikel ini akan membahas ekowisata berdasarkan sudut pandang pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata sebagai dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hal yang pertama kali perlu diperhatikan dan dilakukan oleh kedua elemen adalah riset ekowisata. Mengapa perlu diadakan riset ekowisata? Karena secara umum para pelaku bisnis pariwisata di Indonesia akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana terjadi perubahan perilaku wisatawan, teknologi dan ekologi/iklim. Selain itu pluralitas masyarakat (domestik dan mancanegara) yang ada akan menciptakan kesulitan untuk menentukan objek wisata apa atau seperti apa yang cocok dipromosikan kepada mereka serta bagaimana cara mempromosikannya.

Sebenarnya yang dimaksud dengan riset ekowisata ini adalah suatu sistem yang dipakai untuk menetapkan dan menangani masalah atau peluang pariwisata. Sistem ini dapat dilakukan dengan pengumpulan data pariwisata secara terorganisir dan sistematis, serta pengaplikasian hasil temuan data tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan. Dengan demikian hasil akhirnya adalah studi yang lebih lengkap dan lebih lebar yang memadukan kemampuan wisatawan, kondisi tempat wisata, serta pendekatan apa yang paling baik untuk para pelaku bisnis pariwisata tersebut terapkan dalam mempromosikan pariwisata.

Kemudian dari sudut pandang pemerintah, mereka bisa menggunakan 2 macam riset ekowisata. Yang pertama adalah riset langsung atau riset primer, biasanya riset jenis ini akan membawa si periset langsung pada sumber datanya (dalam hal ini wisatawan). Selain itu pemerintah dapat mengumpulkan keterangan tentang calon wisatawan dengan mengirimkan intelejen ke negara sasaran yang biasanya berkunjung ke Indonesia tentang bagaimana preferensi mereka dalam kebutuhan wisatanya serta menganilisis daya saing antar objek wisata. Riset langsung atau riset primer membawa pemerintah langsung ke sumber informasi yang ia butuhkan tanpa rasa khawatir akan intrepretasi oleh sumber kedua yang belum tentu benar.

Yang kedua adalah riset tidak langsung atau disebut juga riset sekunder. Riset ini berasal dari sumber-sumber selain wisatawan. Dari sini pemerintah mungkin akan dapat menemukan data berharga seperti pola kecenderungan waktu kunjungan, informasi populasi pengunjung dan pola pembelian wisatawan dalam membelanjakan uang mereka (misal berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan, untuk pembelian barang/jasa apa saja, dll). Data sekunder ini seharusnya dapat dipakai untuk memperkuat informasi primer yang dikumpulkan langsung dari wisatawan. Riset ekowisata dapat dilakukan semurah atau semahal mungkin sesuai yang diinginkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah dapat mengumpulkan pengetahuan atau informasi yang amat berguna sebagai tuntunan berpromosi.

Secara umum, langkah awal yang harus diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan daerah tujuan wisatanya. Caranya adalah dengan menganalisis daya saing ekowisata secara keseluruhan yang ada di Indonesia dengan melihat 8 variabel yaitu aksesbilitas, keindahan dan keunikan, sarana pendukung, ketersediaan akomodasi, sosial dan budaya, pendidikan dan penelitian, rekreasi, petualangan dan olahraga (Pramana dan Kuncoro, 2005). Dengan demikian kita bisa mengetahui tipe objek wisata seperti apakah yang diinginkan oleh wisatawan ini, apalagi mengingat daerah yang ingin dipromosikan oleh pemerintah belum tentu seperti Bali yang memiliki brand image di mata para wisatawan (domestik dan asing). Sehingga riset pariwisata tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara objek wisata yang sudah dikenal luas dengan objek wisata yang akan kita promosikan.

Observasi Pariwisata
Langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah observasi pariwisata yang terdiri dari 3 macam tahap yaitu menentukan segmentasi ekowisata, menentukan target ekowisata, dan positioning objek ekowisata di daerah wisata.

Yang pertama adalah segmentasi ekowisata, maksudnya adalah pemerintah harus bisa menentukan kepada siapa jasa pariwisata ini akan di promosikan, apakah ke wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara, masyarakat berpendapatan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dalam kasus ini ada 2 lapisan masyarakat secara general yaitu lapisan yang peduli pariwisata impian*1) dan lapisan yang hanya mementingkan harga tanpa melihat atau mengabaikan kekurangan dari konsep pariwisata impian. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menentukan akan ditujukan kepada kalangan seperti apakah objek wisata yang akan ditawarkan.

Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus menentukan target ekowisata dalam artian yang hampir sama dengan segmentasi ekowisata namun perbedaannya pada ”targeting”. Pemerintah menentukan target pariwisatanya apakah penduduk negara maju atau negara berkembang, atau kepada masyarakat perkotaan ataukah pedesaan. Jadi cakupan dari proses ”targeting” ini lebih spesifik.

Hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memposisikan objek ekowisatanya kepada daerah atau negara tujuan promosi. Pemerintah harus menentukan objek wisatanya ini adalah objek wisatanya yang berorientasi pada harga, keindahan alam atau pelayanan yang diberikan. Contohnya objek ekowisata yang berorientasi pada keindahan alam sebagai andalannya umumnya hanya mementingkan faktor ”bentuk” dari objek wisata yang dimaksud tetapi kurang memperhatikan pelayanan sehingga mudah dilupakan (wisatawan hanya akan berkunjung satu kali saja) dan beralih ke daerah tujuan wisata lainnya pada saat kunjungan berikutnya.

Objek wisata yang mementingkan harga pada umumnya memasang tarif dengan harga yang murah tetapi tidak memperhatikan pelayanan terutama objek wisata yang memang memiliki keindahan alam dan infrastruktur yang serba tanggung (dipaksakan menjadi objek wisata). Objek wisata yang mementingkan kualitas pelayanan umumnya memiliki kesan yang baik karena dengan pelayanan yang baik akan makin sempurna karena ditunjang dengan keindahan alam yang cukup baik dan fasilitas menunjang yang terdapat didalamnya. Kegunaan dari proses ”positioning” ini adalah untuk memudahkan si pemerintah untuk menentukan segmentasi dan target ekowisata.

Sedangkan tujuan dari segmentasi ekowisata dan menentukan target ekowisata adalah agar si pemerintah dapat lebih efektif dalam mempromosikan tempat, produk & jasa wisata sehingga bisa meminimalisir investasi dan risiko. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah sungguh tidak mungkin apabila pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata harus mempromosikan berbagai jenis pariwisata untuk semua kalangan, lagi pula objek wisata akan lebih mudah diterima di masyarakat karena pangsa pasarnya lebih terspesifikasi. Faktor lainnya yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah :

1. Price (harga), harga menjadi salah satu indikator keberhasilan promosi ekowisata. Dalam hal penentuan harga terhadap segala sesuatu di tempat objek wisata yang dipromosikan sangatlah penting. Sebaliknya harga dengan kualitas ekowisata yang dipromosikan itu seimbang.

2. Place (tempat), tempat promosi ekowisata adalah satu hal penting dan harus dipikirkan secara hati-hati oleh pemerintah. Dalam hal ini, berdasarkan hasil analisis, hendaknya pemerintah mempromosikan objek ekowisata di tempat yang benar-benar lahan subur untuk ’menggaet’ wisatawan. Karena tempat tujuan promosi yang strategis akan mempermudah proses promosi serta mempengaruhi minat berkunjung wisatawan.

3. Promotion (promosi), promosi ekowisata adalah hal terpenting dalam memasarkan ekowisata, khusunya objek ekowisata baru. Sebenarnya ada begitu banyak promosi diantaranya, promosi 1 arah atau promosi yang bentuknya hanya seperti iklan tanpa melibatkan konsumen didalamnya sehingga bentuknya hanya bersifat pemberian informasi saja. Ada juga promosi 2 arah seperti membuat acara-acara interaktif atau sistem ”direct promotion” dengan metode visit Indonesia year dimana bisa dibuat promosi gencar ke luar dan dalam negeri dengan membuat beberapa event pendukung yang menarik atau memilih duta-duta wisata seperti ajang Abang None untuk tingkat DKI Jakarta dan acara sejenis lainnya untuk masing-masing daerah dengan tujuan mempromosikan pariwisata. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah mengingat objek wisata yang dijual ini masih baru adalah membuat promosinya seatraktif mungkin serta promosi langsung dan promosi 1 arah (melaui iklan saja). Namun tentu saja pemerintah bebas memilih cara promosi apa yang akan digunakan berdasarkan hasil riset dan observasi sebelumnya.

Strategi Ekowisata Terhadap Perubahan Ekologi / Iklim
Imam Ernawi (Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum) pada tanggal 3 April 2008 mengatakan bahwa ”Pada tahun 2030 terjadi peningkatan permukaan air laut 8-29 sentimeter per tahun. Kenaikan air laut itu menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau terluar yang menjadi batas acuan teritorial”. Tentu saja kita tidak mau kehilangan pulau-pulau tersebut apalagi yang memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu kita semua tidak boleh tinggal diam duduk manis setelah mendengar dan mengetahui bahaya diatas. Pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata dapat menerapkan 9 aksi penyelamat dari bahaya perubahan iklim di sela-sela aktifitas pariwisata.

Pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata dapat memberikan dukungan penuh dengan menciptakan kebijakan berupa peraturan dan infrastrutur yang menunjang agar terwujudnya 9 aktivitas penyelamat *2) yaitu hemat kertas, mengurangi sampah, hemat air, naik sepeda/jalan untuk jarak dekat, naik bis untuk jarak jauh, menceritakan perubahan iklim ke orang lain, mengganti lampu dengan yang hemat energi, menggunakan alat elektronik hemat listrik, dan pilih produk lokal. Kesembilam aksi nyata yang bisa kita terapkan tersebut dapat dilakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, tujuannya selain bisa menimbulkan sensasi tersendiri di tempat tujuan wisata juga dapat menyelamatkan bumi dari bahaya global warming.

Strategi Ekowisata Terhadap Perubahan Teknologi
Pemerintah harus menciptakan iklim investasi dan persaingan yang sehat agar pertumbuhan pariwisata sesuai dengan yang diharapkan ditengah teknologi yang terus berkembang. Jika di masa depan peranan tour travel akan menurun karena semua reservasi akan dilakukan secara elektronik maka pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata harus bekerja sama dengan pihak terkait (misal perusahaan penerbangan, pihak hotel, penyedia jasa internet, dll) untuk membenahi sarana dan prasarana serta melatih SDM yang akan memberikan jasa pariwisata tersebut. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dengan pihak hotel / tempat penginapan adalah dengan menyediakan akomodasi yang mudah diakses, terjangkau, dan memenuhi syarat minimum standar internasional.

Karena wisatawan lebih senang mencari sendiri seluruh informasi tentang tempat pariwisata yang dituju lewat internet maka kerjasama dengan pihak jejaring internet agar mereka bisa selalu online dalam transaksi di internet, selalu meng up date informasi yang diberikan dan bisa menyediakan keterangan yang lengkap dan terpercaya tetang objek wisata yang akan dipromosikan. Terakhir kerjasama dengan pihak penerbang, pelayanan terbaik, harga yang bersaing, dan jaminan keamanan lah yang dicari oleh setiap orang yang akan menggunakan jasa penerbangan tersebut.

Strategi Ekowisata Terhadap Perubahan Perilaku Wisatawan
Apabila saat ini kebanyakan wisatawan bepergian dalam jumlah besar dengan ikut tour travel, di masa depan wisatawan cenderung bepergian dalam jumlah kecil (5-10 orang) tanpa menggunakan tour travel. Tidak seperti perubahan teknologi dan perubahan ekologi / iklim, perubahan perilaku wisatawan ini tidak bisa kita cegah apalagi kita hindari. Cara mengakalinya yaitu dengan menerapkan strategi pada perubahan ekologi dan teknologi sehingga daya saing dari ekowisata tersebut benar-benar memiliki ciri pariwisata impian untuk para wisatawan, yaitu aman, rekreatif, edukatif, informatif, indah, unik, dan berkesan.

Strategi Promosi Ekowisata
Posisi pemerintah pada saat mempromosikan ekowisata adalah sebagai penantang negara tujuan pariwisata lainnya (dalam hal ini terutama yang berada di Asia Tenggara dan sekitarnya). Oleh karena itu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan promosi besar-besaran atau gencar, yang cakupan wilayahnya harus luas dan merata berdasarkan hasil analisis yang mendalam.

Yang kedua adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah harus mampu membentuk segmentasi melalui ceruk pasar. Maksudnya adalah pemerintah harus dapat memanfaatkan karakteristik objek wisata yang unik untuk berbagai kalangan masyarakat, karena dengan besarnya tingkat pluralitas maka tentunya ada suatu keinginan yang belum terpuaskan oleh jasa pariwisata sebelumnya (dalam hal ini adalah objek wisata).

Hal yang perlu diingat adalah pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata harus siap menanggung risiko. Maksudnya adalah setiap objek wisata apabila dipromosikan perlu waktu untuk menjadikannya ”laku” di masyarakat. Oleh karena itu hasil keuntungan yang didapat pertama kali mungkin tidak akan langsung maksimum, namun diharapkan pendapatan dari sektor ini akan terus bergerak ke arah yang positif (naik).

Footnote :
*1) Penulis (Duta Baca DKI Jakarta 2007-2010) bersama dengan Iwan Sukmawan (Duta Pariwisata DKI Jakarta 2007) mendefinisikan pariwisata impian dengan tujuh kata. Pariwisata impian adalah pariwisata yang memiliki ciri aman, rekreatif, edukatif, informatif, indah, unik, dan berkesan.
*2) Olivia Tanujaya. Kuliah tamu Ekonomi Lingkungan FEUI, 7 Mei 2008

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

 

Seorang ibu tua di desa Bantul, merupakan cermin dari ekonomi rakyat Bantul. Difoto bulan November 2011. Koleksi foto Kusmanto

 

Buku Ekonomi Pancasila terbit pada tahun 1981, gagasannya jauh dari neoliberal dan jauh dari orientasi kepentingan asing.
Digagas oleh Bapak Prof. Dr. Boediono, M.Ec. dan menjabat wakil presiden RI saat ini.

Kalimatekonomi Pancasila sering pula di tulis sebagai ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan.
Buku itu menterjemahan kelima unsur Pancasila dalam roda ekonomi di Indonesia.

Sejak buku tersebut ditulis, ada keberhasilan Indonesia yang sudah diakui dunia.
Ada gelar bapak Pembangunan dan penghargaan dunia dalam bidang keluarga berencana termasuk proyek Gatot Kaca oleh Bapak Habibie.

Saya sendiri sejak tahun 1996 mulai belajar dengan bantuan teman teman; dengan mengumpulkan rongsokan mesin mesin bekas dan kepercayaan. Bidang usaha yang sangat tergantung dari mata rantai ekonomi rakyat..
Nyatanya, bila hanya bermodal semangat, aplikasi ilmu, nasehat para pakar usaha, tetap saja tidak cukup untuk bisa berhasil dalam usaha. Harus punya banyak jurus jurus bisnis yang diperlukan untuk berhasil.

Tahun 1998 entah apa sesungguhnya, terjadi huru hara.
Tahun 2002 banjir menyebabkan jaringan bisnis pulau Jawa putus cukup lama.
Tahun 2005 bulan, 18 Agustus, seluruh pulau Jawa mati lampu dan tidak ada semua sumber.
Tahun 2008 timbul jaman yang disebut jaman krisis global yang berimbas ke Indonesia
Tahun 2010 sampai sekarang ekonomi bisa dikatakan lebih sulit dari tahun 1998 setelah huru hara.

Sebagai fotografer bisa melihatnya sebagai seni. Tetapi rakyat melihatnya sebagai kemiskinan. Apakah ini cermin ekonomi kerakyatan ? Foto koleksi Kusmanto

 

.

Disaat keterpurukan ekonomi rakyat, timbul berita bahwa Indonesia sudah kembali ke era sebelum huru hara. Artinya sudah menjadi negara sasaran investasi dunia.

Didalam berita koran, media TV maupun internet memang diulas kemajuan Indonesia.
Menurut LIPI bahwa ekonomi Indonesia tahun 2012 bisa tumbuh 6,5 persen.

Berita lainnya menulis : “Secara keseluruhan tahun 2011, kata Darmin, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan mencapai 6,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6,1%.”
.

Bila memperhatikan laporan inflasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi setara. Itupun kalau kita sudah langsung percaya saja dengan data tersaji.
Orang awam bilangnya :?“ngak ada efeknya, Segitu naik dan segitu juga turun”.
Tentu saja untuk para profesional harus dilihat data kenegaraan yang berkaitan dengan “rugi laba maupun neraca berjalan”.

Banyak warga desa Bantul yang menjadi TKI dan hidup dari kiriman uang. Apakah ekonomi rakyat harus mencari uang dari rakyat negara lain ? Secara langsung, warga desa tidak lagi mengandalkan sumberdaya desanya untuk kehidupan yang layak. Koleksi foto Kusmanto

 

Apakah sungguh ekonomi rakyat dipahami demikian?
Mayoritas rakyat sangat awam sekali, kadang cuma bisa tawar menawar harga pertanian atau peternakannya.

Contohnya adalah : “Saya mah…cuma punya uang segini… mau beli makan yang layak dimakan dan terjangkau oleh saya”.
Kalimat ini adalah hasil wawancara saya sendiri saat keliling desa mencari lokasi foto yang indah.

Saya tinggal beberapa hari di desa Bantul - Jawa Tengah dan hasil diskusi dengan warga sbb.:
Rata rata penyusutan lahan pertanian sekitar 2-3 persen, artinya Bantul sekitar 25 tahun kedepan akan habis tanah pertaniannya.
Sedangkan pemuda pemudi desa Bantul sudah tidak minat menjadi petani maupun peladang.

.
Saat berdialog dengan pemuda Bantul dikatakan : “Bila pun menjadi petani/peladang, pasti sudah tidak mampu cari kerja atau berwirausaha. Satu satunya jalan adalah balik ke sawah”

Banyak pejabat perbankan menjelaskan, bahwa saat ini banyak OKB di Indonesia, China dan India.
Saya melihat dengan mata sendiri, bahwa China sungguh maju dan mayoritas mobil sangat mewah.
OKB China menjadi benar benar euphoria kemewahan sehingga mampu beli apa saja.
OKB Indonesia beli barang asal China, sedangkan OKB China beli motor dan mobil BMW termasuk seri Limusin nya. Buktinya BMW membuat versi limusin pada awalnya untuk pasar China.
Maka OKB China dan Indonesia tidaklah bisa dibandingkan dalam kuantitas maupun kualitas.

Irama lagu rakyat tidak lagi berperan dalam bisnis pasar modern. Salah rakyat atau salah pejabat ? Koleksi Kusmanto

 

Kembali ke judul artikel:
Saat saya keliling berfoto, saya selalu melihat Puskesmas, Rumah sakit, Pasar Tradisional, warung pinggir jalan.
Puskesmas sudah berhasil meningkatkan taraf kesehatan rakyat.
dari sudut mana kita lihat ? Bayaran periksa dokter hanya Rp. 2.000 dan periksa hamil sekitar Rp. 5.000
Yakin ekonomi rakyat meningkat ?
Bila saja rakyat punya Rp. 100.000, nyatanya mereka mau berobat ke dokter praktek pribadi atau ke kerumah sakit yang lebih layak. Menurut saya kondisi ini adalah keterpaksaan dari semua alternatip yang ada. Intinya mereka mayoritas tidak punya uang.

.

Ironis nya dengan berita kenaikan OKB, nyata nya rumah sakit dihampir seluruh pulau Jawa kehilangan pasiennya, alias mencari bidan atau mantri.
Tentu saja masih ada bagian kecil yang masih berkembang.
Artinya sangat spesifik sekali yang bisa berkembang.
Sedangkan kondisi pasar tradisional dan warung telah saya jelaskan dalam artikel: jeruk dan pasar.

Dengan kondisi realitasnya seperti itu, sungguhkah masih ada ekonomi rakyat ?
Apakah transaksi upah demo bisa dikategorikan sebagai ekonomi rakyat.?
Apakah memang pejabat pemerintahan saat ini ingin kondisinya seperti ini ?

Rakyat pasti tidak mau lagi huru hara karena efeknya balik kerakyat lagi dan pasti akan makin sulit.
Bila rakyat dan pejabat ingin atau terpaksa seperti ini, maka siap siaplah menanti sampai pemilu berikutnya di tahun 2014

Karena itu, ada ?buku karya ?bapak Boediono yang diterbitkan oleh PT Gramedia, berjudul :
Ekonomi Indonesia Mau ke Mana ?
Mungkin buku ini harus kita baca untuk mendapatkan jawaban :
“Apakah Ekonomi Pancasila masih ada ?”

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Suku bunga penjaminan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS Rate) menjadi ‘kambing hitam’ ketika tuntutan ke perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit (lending rate) dan marjin keuntungannya meningkat akhir-akhir ini.

Banyak kalangan menilai saatnya perbankan Indonesia semakin efisien, sehingga keuntungan yang diraih, yang masih tergolong paling menggiurkan di dunia, diperoleh dengan keahlian tingkat pengelolaan yang lebih tinggi agar pembiayaan ekonomi juga semakin efisien.

LPS Rate dianggap sebagai salah satu penyebab sulit turunnya suku bunga kredit, baik oleh otoritas (Bank Indonesia) maupun perbankan sendiri. Sementara, LPS sebagai lembaga yang mengeluarkan suku bunga penjaminan bertahan dengan dengan argumennya sendiri.

Sigit Pramono, Ketua Perbanas, misalnya mengatakan bahwa bank tentu akan berlomba menghimpun dana masyarakat mendekati batas LPS Rate (’Dana bank tergantung LPS Rate’, Bisnis Indonesia 20 Januari 2012). Pernyataannya sebagai bankir tentunya berlandaskan pada argumen bisnis yang masuk akal dan?wajar bagi kepentingan bank.

Namun pernyataanya itu juga mengukuhkan keanehan fenomena bahwa, di tengah sekitar ‘500 triliun’ dana perbankan yang menganggur yang setiap hari ditempatkan di Bank Indonesia, bank masih berlomba berebut dana masyarakat dengan beragam hadiah. Fenomena yang tidak terlihat di tempat lain di dunia.

Pernyataannya juga sebenarnya kurang sejalan bila melihat fakta bahwa dana masyarakat yang memenuhi kriteria dijamin oleh LPS, yaitu dana simpanan dengan jumlah maksimum 2 milyar, ‘hanya’ mencakup sekitar 59% dari total dana masyarakat di perbankan sebesar 2.685 triliun. (data LPS per November 2011).

Bila melihat bahwa dana sebesar 500 triliun, yang berarti?sekitar 19% dari total dana msyarakat yang dihimpun perbankan, ternyata hanya diparkir di Bank Indonesia, semakin aneh bila kenyataanya perbankan masih juga berebut dengan cara yang tidak sehat. Meskipun dengan memiliki sejumlah bantalan dana likuid di Bank Indonesia tersebut bank tentunya akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menghadapi risiko yang paling mematikan bagi perbankan, yaitu risiko likuiditas. Modalnyapun akan terlihat lebih kuat karena penempatan di Bank Indonesia risikonya ‘nol’, tentu dengan tingkat bunga yang juga jauh lebih rendah dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan perbankan.

Fakta tersebut ibaratnya, perbankan membayar ‘premi asuransi’ yang sangat mahal demi rasa aman. Padahal bila perbankan semakin ahli mengelola risiko likuiditas dan tidak enggan berhubungan dengan bank lain di pasar uang antar bank, akan jauh lebih murah ‘biaya asuransi likuiditas’nya.

Bisa jadi, karena sangat pragmatisnya perbankan dalam mencari rasa aman tadi yang juga sebenarnya merupakan kunci mengurai sulitnya suku bunga kredit untuk turun. Meski tentunya juga tidak akan instan dan seketika.

Perlu dicatat bahwa dana ‘500 triliunan’ yang menganggur tersebut sebagian tentunya berasal dari dana milik Pemerintah sendiri, Pusat dan Daerah, serta milik beberapa BUMN. Terkait dengan yang terakhir, bahkan Menneg BUMN, Dahlan Iskan juga geram (dan mungkin khawatir) dengan besarnya dana BUMN yang ditempatkan di perbankan. Dia konon diberitakan sedang mengupayakan agar dana-dana tersebut ditempatkan di instrumen jangka panjang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya Bank Indonesia mendorong penurunan suku bunga kredit. (Detik Finance, 18 Januari 2012).

Bukan tanpa ada referensi sebenarnya untuk mencari terobosan terkait upaya meningkatkan efisiensi perbankan dan kaitannya dengan besarnya dana masyarakat di perbankan yang menumpuk.

Tengok misalnya di Thailand dan Philipina. Di kedua negara tersebut, untuk mencegah perbankannya malas dan menjadi tidak efisien, bank sentralnya bahkan langsung menyerap dana masyarakat dalam bentuk deposito atau instrumen utang (semacam SBI). Di Thailand, Bank of Thailand (BOT) menerbitkan ‘BOT Saving Bond‘ sejak tahun 2007 dengan jangka waktu 4 dan 7 tahun yang bisa dibeli masyarakat. Sementara bank sentral Philipina (Banco Sentral Ng Pihilipina atau BSP) menerbitkan ‘Special Deposit Account‘ atau SDA yang bisa dibeli BUMN. SDA ini pada dasarnya serupa dengan ‘term deposit’ yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk perbankannya.

Bank Indonesia, sebagai otoritas yang sampai beroperasinya OJK nanti masih sebagai pengatur dan pengawas bank, memang terlihat sangat menggebu untuk mendorong perbankan agar menurunkan suku bunga kredit dan marjin keuntungan perbankan, agar pembiayaan perekonomian juga lebih efisien. Meskipun disadari bahwa peran pembiayaan perbankan melalui kredit semakin menurun dengan makin berkembangnya pasar modal.

Semua pendekatan sudah ditempuh Bank Indonesia, mulai dari perbankan diminta bersepakat tidak boleh berperang dengan suku bunga deposito pada Agustus 2009 lalu, kemudian melalui upaya meningkatkan transparasi untuk mendorong kompetisi yang lebih sehat dengan meminta perbankan mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SBDK). Termasuk tentunya dengan alat utamanya, yaitu BI Rate, setiap kali tekanan inflasi dinilai tidak menjadi masalah. Kini bahkan BI Rate sudah mencapai level 6%, terendah sepanjang sejarah! Bahkan yang terakhir dengan alat penunjang lainnya ketika batas bawah suku bunga antar bank, Deposit Facility (DF) Rate diturunkan 0,5% menjadi 4% minggu lalu.

Bisa dimengerti bila kemudian terus dicari faktor apa yang membuat suku bunga kredit perbankan tak juga beranjak turun. Terakhir, Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia, menunjuk LPS Rate yang disinyalir kurang mendukung upaya mendorong penurunan suku bunga kredit.

Potensi kerancuan LPS Rate, yang kini menjadi ‘kambing hitam’ tentunya bukan tak disadari sejak awal lahirnya.

LPS Rate lahir terkait dengan respon Indonesia dalam menghadapi krisis perbankan tahun 1998, ketika 16 bank harus ditutup. Untuk mencegah semakin hilangnya kepercayaan masyarakat, Pemerintah waktu itu, januari 1999, mengeluarkan kebijakan ‘blanket guarantee‘ untuk menjamin dana masyarakat yang ada di perbankan, termasuk penjaminan atas transaksi antar-bank pada awalnya.

Dalam periode sampai dengan tahun 2005, sebelum terbentuknya LPS yang efektif bekerja sejak 22 September 2005, penjaminan pemerintah tersebut pelaksanaannya dilakukan Bank Indonesia. Pengaturannya ada dalam Surat Keputusan Direksi (SK Dir) Bank Indonesia pada bulan Mei 1998, sebelum akhirnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan detailnya ada di dalam Surat Edaran (SE) sejalan dengan berlakunya UU Bank Indonesia yang baru.

Dalam peraturan tersebut, ditetapkanlah suku bunga maksimum penjaminan. Hal yang tidak banyak diterapkan di negara lain, meskipun skim penjaminan merupakan hal yang sangat lazim. Bahkan, negara seperti Singapura, Malaysia dan Hong Kong masih menerapkan blanket guarantee scheme saat krisis 2008 lalu. Lazimnya, suku bunga yang dijamin ditentukan secara diskresi oleh otoritas dengan hanya menyebutkan suku bunga yang ‘wajar’. Hal yang justru dinilai tidak lazim, atau sulit diterapkan, di Indonesia karena dinilai tidak pasti dan bisa jadi dianggap tidak ‘govern‘.

Awalnya, suku bunga penjaminan dana masyarakat ditetapkan berdasarkan marjin tertentu dari suku bunga SBI 3 bulan hasil lelang yang dilakukan Bank Indonesia. Sebagai catatan, acuan ke rate SBI 3 bulan juga digunakan untuk kupon Surat Utang Negara jenis variable rate (VR) sebelum akhirnya menggunakan yield SPN beberapa waktu lalu. Pada saat itu belum ada BI Rate (BI Rate pertama kali digunakan pada bulan Juli 2005).

Penetapan rate penjaminan yang harus dikeluarkan Bank Indonesia, tentunya disadari kemungkinan akan menimbulkan risiko kerancuan sinyal suku bunga di pasar, akan terjadi semacam dualisme. Ini terlihat dari penetapan marjin yang semula di atas rate SBI dan kemudian marjin di bawah rate SBI.

Perubahan marjin ini bisa jadi dilandasi oleh argumen bahwa kalau suku bunga penjaminan ditetapkan di atas rate SBI, akan membuat bank semakin nyaman dengan mengambil spread antara suku bunga deposito dengan suku bunga penempatan dananya di SBI dan semakin malas menyalurkan kredit.

Sejalan dengan digunakannya BI Rate sebagai sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia, besarnya marjin suku bunga penjaminan kemudian dijangkar ke BI Rate. Tentunya, sejak awal hal inipun sudah dilematis karena akan ‘membingungkan’ mengingat seolah ada dua acuan suku bunga bagi perbankan dan masyarakat. Apalagi pengumuman keduanya tidak dalam waktu yang bersamaan. Suku bunga penjaminan biasanya ditetapkan setelah BI Rate dikeluarkan.

Setelah LPS berdiri dan efektif? bekerja pada September 2005, suku bunga penjaminan ditetapkan oleh LPS dan kemudian tidak lagi dalam bentuk marjin tertentu terhadap BI Rate melainkan dalam ‘angka’ tertentu melalui Siaran Pers. Saat ini misalnya, saat BI Rate berada di 6%, suku bunga penjaminan di 6,5%.

Namun demikian, hal tersebut ternyata tidak juga menyelesaikan masalah. Bagaimanapun dengan pola penetapan suku bunga yang serupa, lazimnya kelipatan 0.25%, suku bunga penjaminan tidak akan bisa dilepaskan dengan BI Rate.

Hal tersebut terbukti dengan polemik menyangkut suku bunga penjaminan yang saat ini tengah terjadi. Tidak lazim memang di sebuah negara, ada dua institusi yang mengeluarkan ‘pedoman’ suku bunga. Lazimnya, hanya bank sentral yang mengeluarkan kebijakan suku bunga, sekalipun ada program penjaminan.

Bisa jadi hal-hal yang fundamental seperti harus mulai dipikirkan dan dicarikan jalan keluar yang lebih baik sebagai langkah sinergis untuk mendorong perbankan semakin efisien dan pada waktunya untuk menurunkan suku bunga kredit. Tentu tak boleh juga dilupakan untuk melihat apakah struktur Neraca perbankan sudah menunjukkan komposisi yang efisien. Juga bagaimana perkembangan dan peran pasa uang antar bank.

Jelas akan sangat tidak efisien bila masing-masing bank mengandalkan dirinya sendiri dan enggan bertransaksi saling pinjam dengan bank lain, juga seolah tabu memanfaatkan pasar uang meski tidak juga boleh terlalu mengandalkan hidupnya dari pasar uang.

Yang pasti, upaya untuk mencapai efisiensi perbankan dan perekonomian, harus banyak dimensi memang yang dilihat dan disentuh, tentunya tidak boleh juga berharap selesai dalam ’semalam’.

Bukan hal yang mudah untuk itu dan bukan pula tak berisiko, namun tidak juga mustahil.

---

【agen judi, agen bola, betting, bandar bola, baccarat, poker, games, agen bola ibcbet, agen bola terpercaya, agen bola tangkas, agen bola sbobet, situs judi bola, judi online, sbobet, ibcber】

Baca berita on line, tertangkap lagi trafficking manusia dari NTT— jadi ingat info dalam perjalanan.

?

TKW ke negara-negara Timur Tengah, kini malah dapat uang saku Rp. 3 juta, semua biaya ditanggung. Yang penting perempuan sehat.Segera berangkat.

??

 

Legal atau illegal sih ?Enggaklah, ini ‘kan Indonesia.

?

 

Info kedua cerita2 orang pemuda, tukang kayu — dia membayar, mengongkosi dirinya tahun 2001 awal.Dengan paspor dan visa turis, dari Pelabuhan Belawan-Medan berangkat dengan feri ke Penang — enggak ngerti apa-apa. Nekad karena menganggur dan miskin di Indonesia.

?

 

Ini salah satu pola saja — berangkat dari pantai timur Pulau Sumatera banyak titik dengan pola yang sama.Para Calon TKW/TKI mengerti itu — masa aparat dan birokrat tidak mengerti ? Perjalanan diatur Tekong Indonesia.?

?

Dua pemuda lugu tadi tiba di Penang — bingung, penumpang sudah pergi semua, untung segera ‘contact person’ menghampiri. Jaringan Tekong.?

?

Sebulan kerja tenang — setelah menjadi kategori pendatang haram, gerak terbatas, kuatir ditangkap Polis Diraja Malaysia. Kerja di konstruksi gaji MR 50 (tukang -kenek, batu atau kayu, pada bae upahe )

?

 

 

2003 ‘nak balek ke Indon — dengan bas ke Pelabuhan Klang (baca Port of Klang). Jaringan Tekong menyuruh memilih pasangan masing-masing, di mes Tekong. Rupanya akan dinaikkan kapal turis — naik kapal dengan banyak turis Cina-cina, yang memang berpasang-pasangan.

?

 

Turis Cina pada turun entah di mana (?). Dua pasang Orang Indonesia bingung dan panik — krew dapat talipon, enggak berapa lama datang speed-boat.?

?

Tiba sudah di sebuah pulau (?). Kedua pasangan itu terjun ke laut untuk mendarat — seperti Marinir terlatih. Kumpul-kumpul puluhan sampai ratusan manusia di pulau dengan pandangan tak bertepi di cakrawala laut (?).

??

 

Para Tekong Indonesia sibuk ber-telepon ke sana ke mari.Malam tiba.?

?

Ayo berangkat, berangkat ! (mereka itu semua berbahasa Indonesia). Kembali mereka beramai-ramai berjalan di pantai, dengan lumpur sepaha, air kadang-kadang sampai ke dada. Anak-anak dan kopor-tas disunggi sedapatnya.??

?

River of No Return !

?

 

Dalam rombongan si Pemuda dan pasangannya (satu berasal dari Indramayu, satu dari Padang, yang membawa bayi)

?

Perjalanan fatal dimulai.Mengerikan !

 

 

Tangan luka-luka kena pohon bakau dan api-api — tapak kaki tergores kena kulit tiram dan kerang.Berdarah-berdarah — Menderita !?

?

Naiklah ke perahu Tekong Indonesia — mereka berjumlah 48 orang, yang berpasangan 18.

??

 

Gelap gulita — tanpa makan, ada minuman sekenanya saja.

?

 

Sandar-sandar !Entah di mana (?)Menjelang subuh bersembunyi lagi entah di mana. Malam berlayar.

?

Malam ke-4 berangkat lagi.Gelap gulita — haus dan lapar.Tidak ada air minum !

?

 

Konon sahibul hikayat — perjalanan fatal semacam itu telah menelan korban puluhan ribu nyawa Orang Indonesia, yang miskin dan menyandang Ampera (?)

?

 

Dalam gelap gulita mereka mendarat di suatu subuh di tahun 2003 — konon aparat memerintahkan : “Semua koper dan tas dikumpulkan !”.

??

 

Hilanglah semua harta, uang hasil pencarian di perantauan, dan segalanya !

??

 

Perjalanan laut yang mengerikan itu berakhir di daratan Indonesia — konon itu di pantai dekat Tanjung Balai ( Asahan, atau Teluk Nibung ?).

??

 

Sebagian besar mereka tidak mempunyai uang sesen pun — terutama TKW.Si Pemuda lugu dari Indramayu, mengikuti nasehat temannya di Malaysia, menyembunyikan uang tunai lebih kurang 8 jutaan rupiah di kolornya dalam perjalanan itu.

?

?

Yang mempunyai uang menyangoni para TKW/TKI dengan sedekah kepada yang tidak ‘beruang’. Setelah diperas para Tekong dan organisasinya.Masih diperas entah oknum entah rakyat entah preman entah tukang kompas.

??

 

Dari titik itu naik beca mesin berbiaya Rp. 80.000 – 120.000-an. Dari mana mau ke mana ?

?

Rakyat Indonesia yang tidak mendapat perlindungan Negara itu menuju pos Bus Antar Propinsi.

?

Biaya untuk bis pulang ke Indramayu bervariasi — si Lugu harus membayar Rp. 1,2 juta per orang.

?

Mereka pulang ke desanya — 2 pemuda tadi dengan seorang TKW.Perempuan TKW dari Padang itu berpisah, menuju ke Padang, entah langsung sampai entah estafet.

?

?

 

Mengerikan membayangkan penderitaan perjalanan fatal itu.?

?

Yakinlah Jaringan Tekong semacam itu masih dipraktek-kan — berpuluh variasi perjalanan dari Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera mau pun Kepulauan Riau Lautan.

??

 

Apakah Negara Indonesia mampu melindungi Warga Negera-nya yang lemah dan miskin semacam itu ?

??

 

Manusia Indonesia, Devisa, dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab rupanya menjadi taruhan Bangsa ini.

?

?

[MWA] (Ekonominet- 45)