Entah, ada apa dengan pemerintah Republik Indonesia ini? Terutama bila kita bicara soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor. Menurut data yang dirilis KOMPAS.com edisi 7 Februari 2011, besaran subsidi BBM untuk APBN tahun 2011 mencapai angka 92.79 triliun. Naik bila dibandingkan dengan penetapan subsidi BBM pada APBN tahun 2010 yang “hanya” 88.89 triliun. Jumlah subsidi ini, diperkirakan bakal membengkak lagi sekitar 50 triliun di tahun 2012.

Angka-angka yang sesungguhnya cukup besar persentasenya dalam APBN kita ini, boleh jadi tampak wajar saja. Terlebih bila dikaitkan peran pemerintah terhadap kewajiban menopang ekonomi ‘wong cilik’. Sehingga, penghapusan subsidi tentu akan mengundang reaksikeras dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan lembaga perlindungan konsumen, termasuk analisis dari para ekonom yang tak sedikit tidak setuju bila ada kebijakan penghapusan subsidi.

Bahkan, agar angka subsidi tidak terus melonjak, pihak Pertamina pun merasa perlu mengkampanyekan kepada masyarakat pengguna kendaraan agar tidak lagi mengandalkan BBM bersubsidi. Untuk tujuan ini, Pertamina meluncurkan program kampanye bertajuk ‘Pertamaxisasi’. Program ini, antara lain diwujudkan melalui tayangan iklan di berbagai media dan TV. Entah, berapa pula biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk urusan kampanye ini.

Pertanyaan saya , mengapa kampanye Pertamaxisasi ini diperlukan sehingga menjadi beban Pertamina serta pemerintah? Terus terang, yang saya ingin katakan bahwa bentuk-bentuk upaya seperti ini lebih mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah.

Ketidakberdayaan terhadap siapa?

Saya akan mengawali persoalan ini dari fakta-fakta teknis. Bahwa sesungguhnya, produk mobil yang dipasarkan produsen mobil dan diwakili oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), merupakan konsumen dari subsidi BBM yang besar itu. Namun, treatment yang ditempuh pemerintah, justru lebih terfokus pada konsumen penggunanya. Dengan kata lain, konsumen pemilik mobil itulah yang dinilai bandel karena terus menerus mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Mengapa ini terjadi? Apakah karena rakyat kita yang menjadi konsumen tidak punya posisi tawar dengan pemerintah sehingga dengan mudah dikambinghitamkan?

Sesungguhnya, dosa terbesar tergerusnya APBN dalam bentuk subsidi ini, ada pada pemerintah. Bila dicermati, setidaknya sejak tahun 2000 silam, produk otomotif yang dipasarkan di Indonesia mayoritas tidak layak lagi mengkonsumsi BBM jenis Premium yang memiliki bilangan oktan 88. Apa dasarnya?

Coba telisik fakta-fakta berikut. Honda Jazz VTEC yang dipasarkan di Indonesia dilengkapi mesin dengan rasio kompresi 10.1 : 1 dan Honda Jazz i-DSI 10.4 : 1. Mobil produk Jepang lainnya, Toyota Yaris mesinnya memiliki kompresi 10.5 : 1, sama dengan Grand Livina 1.5 liter. Sementara Avanza 11 : 1, Suzuki Swift 9.5 : 1, dan Daihatsu Terios 10 : 1. Dari daratan Eropa, BMW 325i memiliki mesin dengan rasio kompresi 10.5 : 1 pula serta Mercedes Benz C230 dengan 11.2 : 1. Mobil-mobil ini, tidak bisa dipungkiri memiliki populasi terbesar di Indonesia.

Bila mengacu pada prinsip karakter teknis sebuah mesin, maka mobil-mobil yang disebut di atas, mestinya mengkonsumsi BBM dengan angka oktan minimal 92 RON. Itu berarti, setara dengan Pertamax. Bahkan untuk mendapatkan performa optimal, Toyota Avanza yang laris bak kacang goreng di masyarakat kita serta Mercedes C230, idealnya menggunakan BBM dengan oktan 95 atau setara Pertamax Plus.

Pemakaian BBM setingkat premium dengan oktan 88 (faktanya terkadang kurang dari angka itu), sebenarnya akan berdampak merugikan konsumen pemakai mobil-mobil dimaksud. BBM oktan rendah memiliki spesifikasi lebih cepat terbakar dibandingkan dengan BBM beroktan tinggi. Dengan demikian, mobil berkompresi tinggi yang mengkonsumsi BBM jenis ini akan mengalami knocking atau ngelitik.

Gejala ini terjadi karena BBM yang masuk ke ruang bakar lebih cepat terbakar sebelum pergerakan piston mesin mencapai titik mati atas (TMA) untuk melakukan kompresi. Secara sederhana, bisa digambarkan bahwa proses pembakaran bahan bakar menghasilkan energy. Dan karena energi dari pembakaran dimaksud tercipta di saat piston bergerak ke atas, akibatnya terjadi benturan energi di tengah. Bunyi benturan inilah yang kita dengar sebagai knocking atau ngelitik.

Secara teknis, dampak yang ditimbulkan oleh proses ini yakni kerusakan pada mekanisme mesin. Mulai dari kemungkinan terjadinya lubang pada kubah piston atau silinder, rusaknya dinding piston hingga jebolnya setang piston. Tipe kerusakan ini, tergolong kasus berat dalam mekanisme mesin.

Kerusakan lingkungan juga termasuk dampak lain dari pembakaran prematur ini. Bagaimana pun, proses pembakaran yang tidak sesuai dengan timing, menghasilkan emisi yang sangat kaya akan unsur CO dan NOx yang amat beracun. Sedang terhadap pemilik mobil sebagai konsumen, proses ini jelas akan memperpendek usia pakai mesin. Tenaga yang dihasilkan mesin bahkan tidak optimal sehingga justru menghasilkan pemborosan.

Lalu, apa hubungannya dengan soal subsidi tadi?

Sejujurnya, pilihan masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi (Premium) yang nota bene memiliki oktan rendah, lebih banyak karena ketidakpahaman akan kerugian yang timbul kemudian. Ketidakpahaman dan ketidaktahuan ini, juga dikarenakan pihak produsen (ATPM) memang tidak pernah mengkomunikasikan hal dimaksud. Kalau pun tertera dalam spesifikasi mobil yang dijual, lebih kepada formalitas dan konsumen pun sesungguhnya banyak yang tidak paham maksud angka-angka itu.

Bagi produsen atau ATPM, ketidakpahaman ini menjadi sesuatu yang menguntungkan karena digunakan sebagai gimmick untuk melariskan produknya. Bayangkan, dengan iming-iming mesin berkapasitas kecil, tenaga besar, harga murah dan hanya mengkonsumsi jenis BBM yang murah pula? Konsumen mana yang tak tergoda?

Saya sangat yakin, di jajaran pemerintahan, terutama di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, persoalan dan pemahaman teknis ini bukan sesuatu yang asing. Mereka, para ahli di departemen-depertemen itu, sangat sadar bahwa sesungguhnya ada upaya legal bisa dilakukan agar konsumen atau masyarakat pembeli mobil-mobil ini terpaksa harus berpaling memakai BBM jenis Pertamax.

Bila memang punya political will, ada kemauan dan power, pemerintah melalui Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Indonesia) bisa memaksa produsen (ATPM) itu agar membeberkan secara gamblang dalam spesifikasi produk yang dijualnya tentang kebutuhan minimal oktan BBM yang diperlukan. ATPM harusnya dipaksa menjelaskan apa dampak dari pemakaian BBM beroktan rendah pada mesin-mesin mobil yang mereka pasarkan. Bila perlu, ATPM dipaksa pula membuat aturan bahwa mobil yang rusak akibat mengkonsumsi BBM oktan rendah, dengan sendirinya kehilangan seluruh jaminan purna jual.

Ini tentu saja harus diatur dalam sebuah regulasi yang komprehensif. DPR mestinya bisa mendorong pemerintah segera mewujudkan regulasi ini.

Faktanya, pemerintah dan perangkat negara lainnya yang terkait, sama sekali tidak menempuh upaya demikian. Bahkan justru menempuh jalan pintas ‘memaksa’ Pertamina untuk membuat iklan imbauan. Apakah sikap pasif dan masa bodoh pemerintah ini karena adanya faktor politis dengan negara-negara yang menjadi produsen mobil-mobil itu?

Bila benar demikian, makin jelas pemerintah kita memang tidak memiliki otoritas, bahkan terhadap kepentingan membela konsumen yang nota bene adalah rakyatnya sendiri. Pemerintah mungkin takut dengan Negara produsen mobil dan lebih memilih menyerah lewat penyediaan alokasi anggaran subsidi setiap tahun di dalam APBN.

Sungguh ironis, karena Indonesia sebenarnya mulai menggeser posisi Thailand sebagai potensi pasar kendaraan bermotor terbesar di Asean. Mudah-mudahan ulasan ini bisa menjadi salah satu bentuk kado ulang tahun Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.